Media Sosial Kami

Langsung ke isi

Beranda
Layanan
Instagram
Kontak
Blog

Beranda
Layanan
Instagram
Kontak
Blog

media sosial

follow instagram kami @tax.id

Subjek Pajak Luar Negeri • #terminologipajak #su

Subjek Pajak Luar Negeri
•
#terminologipajak #subjekpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Subjek Pajak Dalam Negeri • #terminologipajak #s

Subjek Pajak Dalam Negeri
•
#terminologipajak #subjekpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Pekerjaan Bebas • #terminologipajak #biayapensiu

Pekerjaan Bebas
•
#terminologipajak #biayapensiun #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Biaya Pensiun menjadi salah satu komponen penguran

Biaya Pensiun menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21.
•
#terminologipajak #biayapensiun #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Apa saja perubahan dalam kebijakan insentif pajak

Apa saja perubahan dalam kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ?

#insetifpajak #pajak #temanpajak #pajakuntukkita #pajakkitauntukkita #djponline #dirjenpajak #dirjenpajakri #pph21dtp #pph21 #pphfinalumkm #pphfinal #pph22 #pph22impor #pph25 #ppn

Apa itu Biaya Jabatan? • #terminologipajak #bia

Apa itu Biaya Jabatan?
•
#terminologipajak #biayajabatan #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang

Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Hadirnya aplikasi bukti pemotongan elektronik ini memudahkan proses perpajakan. Anda dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani basah (menggunakan pena), serta bukti pemotongan ini tersimpan dengan aman di sistem administrasi resmi Ditjen Pajak. Fitur ini turut memudahkan proses pelaporan SPT secara online dan melaporkannya secara real time, langsung di aplikasi ini.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh Pemotong Pajak yang:
1. Menerbitkan lebih dari 20 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 dalam satu Bukti Pemotongan
3. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
4. Terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik.

Akan tetapi, bagi WP yang belum melampaui ketentuan pada poin 1 dan 2 di atas tetap dapat menggunakan aplikasi e-Bupot jika memiliki sertifikat elektronik.

Source : DDTC News, Online Pajak, pajak.go.id

#pajak #pajakkitauntukkita #pajakonline #kawanpajak #pajakpenghasilan #pph23 #pph26 #ebupot #ebupotpph23 #ebupotpph26 #djp #djponline #ddtc #ddtcnews

Dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid

Dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah memberikan insentif pajak. Insentif tersebut di antaranya yaitu PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
-
Bagi wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif pajak harus melampirkan laporan realisasi. Laporan ini dapat diperoleh dari situs web DJP Online dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur layanan eReporting Insentif Covid-19.
-
Simak informasi tentang Insentif Covid-19 selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#insentifpajak #insentifcovid19 #covid19 #pph21dtp #pphfinaldtp #pembayarpajak #pemungutpajak #pemotongpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

PPh Pasal 21 #terminologipajak #wajibpajak #pemba

PPh Pasal 21

#terminologipajak #wajibpajak #pembayarpajak #pemungutpajak #pemotongpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Pembayar, Pemotong, dan Pemungut Pajak • #termin

Pembayar, Pemotong, dan Pemungut Pajak
•
#terminologipajak #wajibpajak #pembayarpajak #pemungutpajak #pemotongpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Wajib Pajak menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 • #

Wajib Pajak menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009
•
#terminologipajak #wajibpajak #pajak #indonesia #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #bayarpajakkeren #bayarpajak #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

Setelah deadline penyampaian kelengkapan dokumen b

Setelah deadline penyampaian kelengkapan dokumen berakhir, Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, bagi wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019, kelengkapan dokumen harus disampaikan paling lambat 30 Juni 2020. Penyampaian dilakukan melalui formulir SPT tahunan PPh pembetulan.

1. Dokumen Lengkap

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, jika penelitian SPT menyimpulkan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) KUP.

Kendati kelengkapan sudah sesuai ketentuan, wajib pajak masih berpotensi dikenai sanksi administrasi berupa bunga dalam Pasal 9 ayat (2b) UU KUP. Sanksi dikenakan jika terdapat kekurangan pembayaran PPh terutang dalam formulir SPT tahunan PPh pembetulan.

2. Dokumen Tidak Lengkap

Jika wajib pajak menyampaikan formulir SPT tahunan PPh pembetulan sampai dengan 30 Juni 2020 tapi tidak memenuhi kelengkapan dokumen setelah dilakukan penelitian, SPT tahunan PPh tahun Pajak 2019 dianggap tidak disampaikan oleh wajib pajak. “Dan wajib pajak [yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen] dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP,” demikian bunyi penggalan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019.

Source : DDTC News

#pajak #djp #spttahunan2019 #spt

Definisi Fiskus • #terminologipajak #fiskus #paj

Definisi Fiskus
•
#terminologipajak #fiskus #pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #pontianak #pajakpontianak #konsultanpajakpontianak #accounting #tax #taxid #pajakkalbar #kalimantanbarat

PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Guna meringa

PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Guna meringankan beban pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kriteria Penerima Insentif:
Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23/2018.

Jangka Waktu:
Masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.

Kewajiban Penerima Insentif:
Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP (setiap masa pajak) paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sumber :
www.pajak.go.id
news.ddtc.co.id

#pajak #pp23 #insentifpajak #umkm #pphfinal

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penghitungan dan set

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tarif PPh badan 22% sesuai Perpu No.1/2020.

Penegasan ini disampaikan DJP melalui Siaran Pers No.SP-13/2020 berjudul 'Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25' yang dipublikasikan pagi ini, Sabtu (4/4/2020). DJP mengatakan sesuai Perpu 1/2020, pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Penghitungan PPh untuk tahun pajak 2019 masih menggunakan tarif 25%. Dengan demikian, penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif yang lama, yaitu 25%. "Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut maka penghitungan dan setoran angsuran PPh badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya,” demikian pernyataan DJP.

Source : DDTC

#pajak #pph25 #dirjenpajak #pphbadan #pph29 #pajakri
#temanpajak

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan p

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19), maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan.

source : @ditjenpajakri
#pajak #ditjenpajakri

Untuk pindah alamat NPWP, wajib pajak bisa melakuk

Untuk pindah alamat NPWP, wajib pajak bisa melakukan permohonan pindah secara online maupun manual. Tempat pengajuan permohonan pindah itu pun bisa dilaksanakan di KPP lama atau KPP baru. Berikut syarat permohonan pindah alamat NPWP secara online sesuai dengan Pasal 33 PER-20/PJ/2013:

1. Mengisi formulir perubahan data wajib pajak pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Ditjen Pajak www.pajak.go.id.
2. Mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP lama.
3. Pengiriman dokumen dapat dilakukan dengan cara mengunggah salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-registration atau dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani.
4. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan itu dianggap tidak diajukan.

Adapun syarat permohonan pindah alamat NPWP secara tertulis sesuai dengan Pasal 34 PER-20/PJ/2013:

1. Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak.
2. Melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikan ke KPP lama.
3. Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan secara langsung ke KPP lama; melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); melalui pos; atau jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. KPP lama memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan lengkap.
5. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP baru.

Selain itu, permohonan pindah NPWP juga dapat dilaksanakan di KPP baru, wajib pajak dapat mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian KPP baru memberikan bukti penerimaan surat dan meneruskan permohonan tersebut ke KPP lama untuk diproses sesuai ketentuan.

Source : DDTC News

#pajak #belajarpajak #npwp #kawanpajak #pajakonline #infopajak #kantorpelayananpajak #pajakuntukkita #sadarpajak #pajak

Laporan Keuangan (Bagian II) - Laporan Perubahan E

Laporan Keuangan (Bagian II)
-
Laporan Perubahan Ekuitas (Retained Earnings Statement)
-
Nilai ekuitas pemilik akan berubah seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka nilai laba bersih tersebut akan menambah nilai total ekuitas, demikian pula jika sebaliknya.
-
Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows)
-
Laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk dan keluar, terdiri dari 3 jenis aktivitas yang menjadi sumber dan penggunaan kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
-
Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statements)
-
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan laporan keuangan yang bersifat opsional (bebas memilih untuk menyusun atau tidak) yang berisi informasi berupa penjelasan terhadap komponen-komponen dalam keempat laporan keuangan lainnya secara rinci.
-
Simak informasi tentang Laporan Keuangan (Bagian II) selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#accounting #akuntansi #akuntansipenting #aruskas #bookkeeping #cashflow #consulting #ekuitas #equity #konsultasi #labarugi #income #incomestatement #neraca #laporankeuangan #financialstatements

Laporan Keuangan (Bagian I) - Laporan Laba Rugi -

Laporan Keuangan (Bagian I)
-
Laporan Laba Rugi
-
Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban perusahaan. Hasil dari penyusunan laporan laba rugi yaitu informasi yang menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba (revenue > expenses) atau sebaliknya mengalami kerugian (revenue < expenses).
-
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
-
Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi nilai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Aset merupakan kekayaan yang perusahaan miliki, kewajiban (utang) adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, dan ekuitas merupakan modal pemilik yang disetorkan ke perusahaan.
-
Simak informasi tentang Laporan Keuangan (Bagian I) selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#accounting #akuntansi #akuntansipenting #aruskas #bookkeeping #cashflow #consulting #ekuitas #equity #konsultasi #labarugi #income #incomestatement #neraca #laporankeuangan #financialstatements

Sri Mulyani merasa tidak rela jika anak buahnya ya

Sri Mulyani merasa tidak rela jika anak buahnya yang korupsi hanya dihukum pecat. Ia ingin ada hukuman pemberat lainnya.
-
"Bisa tidak, lebih keras dari dipecat karena tindakannya itu jelas menyakitkan hati kita semua," ujar Sri Mulyani.
-
"Kita juga terhalang oleh PP No. 53, yang membuat kita tak bisa langsung memecat. Untuk itu, saya biasanya langsung memerintah langsung aja pecat, saat itu juga, meski ada PP nya, kita upayakan cari cara lain aja," katanya.
-
Dilansir dari detik.com, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur sanksi atas perilaku korup ASN dan dimasukkan dalam kategori hukuman berat.
-
Namun, kategori hukuman berat yang tertuang dalam beleid ini tak secara tegas langsung memecat PNS yang ketahuan korupsi.
-
"Hanya karena ada satu atau dua petugas yang korup, malah membuat kita dipersepsikan identik begitu, padahal yang lain kerjanya bener, itu jelas pengkhianatan, makanya saya kesel banget soal itu," ucapnya.
-
Sumber: detik.com
-
#korupsi #pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

Secara umum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam yai

Secara umum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu pajak daerah dan pajak negara. Postingan kali ini secara khusus membahas tentang pajak negara. Berikut contoh transaksi yg memiliki implikasi perpajakan.
-
Pembayaran Gaji Karyawan (PPh 21). Penghasilan karyawan akan dipotong dan dikenai pajak jika melebihi batas PTKP, yaitu sebesar Rp 54.000.000 setahun bagi seorang karyawan yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan.
-
Penggunaan Jasa Atau Penyewaan Aset Dari Pihak Ketiga(PPh 23). Jika anda memiliki bentuk usaha badan (Contohnya CV, PT, Firma, Yayasan) maka anda wajib untuk memotong dan membayar pajak PPh 23 atas jasa yang anda pakai.
-
Membayar Cicilan / Angsuran Pajak Penghasilan Tiap Bulan (PPh 25). Jika anda memiliki usaha yang dikenai pajak penghasilan umum berdasarkan laba bersih usaha (tidak final) dan bukan berdasarkan omset (contoh final: 0,5%) maka anda wajib setiap bulan membayar pph pasal 25.
-
Simak informasi tentang pajak negara selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#pajak #belajarpajak #contohpajak #pajakindonesia #pph21 #pph23 #pph25 #pphfinal #pajakpenghasilan #pph4ayat2 #pphbadan

Di dalam bisnis terdapat berbagai transaksi yang t

Di dalam bisnis terdapat berbagai transaksi yang terjadi. Transaksi-transaksi tersebut dapat dikelompokkan menjadi transaksi tunai atau non tunai (kredit), transaksi penerimaan ataupun transaksi pengeluaran.
-
Semua transaksi ini tidak akan memiliki makna jika tidak dikelola dengan baik menjadi sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas penting bagi pemilik bisnis karena mengandung informasi penting yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan perusahaan dalam suatu periode.
-
Simak informasi selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#akuntansi #accounting #akuntansipenting #apaituakuntansi #kegunaanakuntansi #laporankeuangan #pembukuan #peranakuntansi #perpajakan #pajak #bookkeeping

Dulu orang melakukan pencatatan akuntansi secara m

Dulu orang melakukan pencatatan akuntansi secara manual lewat sebuah buku yang memanjang . Kini, perkembangan teknologi mendorong penggunaan metode pencatatan akuntansi secara elektronik di komputer, seperti aplikasi Excel.
-
Selain itu juga terdapat 2 jenis aplikasi khusus untuk akuntansi, yaitu aplikasi berbasis dekstop dan aplikasi berbasis cloud.
-
Untuk aplikasi berbasis Desktop, pemilik terlebih dahulu menginstall aplikasi ke dalam komputer. Aplikasi ini menggunakan database (tempat penyimpanan) di dalam komputer itu sendiri.
-
Untuk aplikasi berbasis Cloud, tidak perlu menginstall aplikasi ke dalam komputer. Pemilik cukup memiliki akses internet untuk membuka aplikasi lewat browser yang sudah terpasang di dalam komputer. Sehingga pemilik dapat mengakses data akuntansi dari komputer mana saja dan kapan saja.
-
Simak informasi selengkapnya dengan klik link di bio @tax.id
-
#akuntansi #aplikasiakuntansi #aplikasipembukuan #programakuntansi #programkomputerakuntansi #bookkeeping #accounting #bisnis

Per 1 Oktober 2019, Google Indonesia akan menarik

Per 1 Oktober 2019, Google Indonesia akan menarik PPN 10% atas iklan atau Google Ads yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Google Indonesia akan bertindak sebagai penerbit invoice sebagai reseller jasa.

Google menambahkan jika pengguna jasa iklan ingin mendapatkan potongan pajak 2% dari pembayaran, Google meminta bukti slip pemotongan pajak original atau bukti potong.
"Untuk pelanggan dengan status pembayar PPN, Anda diharuskan memberi Google bukti pembayaran PPN (Surat Setoran Pajak/SSP) dengan mengirimkan dokumen fisik yang asli dan ditandatangani," terang Google.
Sumber: CNBC Indonesia

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

Ditjen Pajak akan mulai menindak wajib pajak tidak

Ditjen Pajak akan mulai menindak wajib pajak tidak patuh. Langkah tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko selisih kurang antara realisasi dan target penerimaan pajak (shortfall). DJP telah mengantongi data rekening keuangan dengan saldo per akhir 2017. Data rekening tersebut telah dianalisis dan siap digunakan untuk mengejar target penerimaan pajak yang hingga akhir Juli hanya tumbuh 2,9% (year on year/yoy). DJP telah membentuk satuan tugas yang berperan:
Pertama, menganalisa secara mendalam data-data keuangan. Kedua, data-data tersebut akan dipublikasi di satuan tugas level kantor wilayah. Ketiga, hasil analisis oleh satuan tugas pusat dan Kanwil akan di sampaikan ke KPP untuk ditindaklanjuti. Keempat, satuan tugas tingkat pusat akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut hasil analisis yang dilakukan oleh KPP.
Sumber: DDTC

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan mengk

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji permintaan pengusaha untuk mengulang program tax amnesty atau pengampunan pajak. Meski begitu, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi perlu mencari informasi mengenai besaran kekayaan wajib pajak di luar negeri melalui program itu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki fasilitas Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara guna melacak potensi pajak di luar negeri.

Setidaknya sudah ada 90 yurisdiksi di negara lain yang memberikan informasi tanpa diminta mengenai kekayaan maupun transaksi seseorang di luar negeri. "Sekarang, ada 47 juta transaksi yang dilaporkan dan nilainya ribuan triliun euro. Ya, sekarang dunia semuanya tahu, sekarang para menteri keuangan sudah kompak di G20, sudah semakin sulit melakukan tax avoidance," tegas dia.
Sumber: viva.co.id

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

Salah satu marketplace e-commerce yang sudah melay

Salah satu marketplace e-commerce yang sudah melayani pembayaran itu adalah Tokopedia. Bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Tokopedia merilis fitur pembayaran lebih dari 900 jenis penerimaan negara yang dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan PNBP.

Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, dan lainnya.

Lewat Tokopedia, masyarakat cukup mendapatkan kode bayar atau kode billing dari portal masing-masing institusi pengumpul pajak, seperti DJP Online untuk pajak, Simponi untuk PNBP, dan CEISE untuk bea cukai.

Beberapa metode pembayaran yang bisa dipakai yaitu OVO Cash, OVO Points, transfer antar bank, virtual account, direct debit, dan kartu kredit.
Sumber: DDTC

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

"SPT itu kan banyak jenisnya misal SPT masa Pasal

"SPT itu kan banyak jenisnya misal SPT masa Pasal 15, Pasal 4 ayat 2, Pasal 22, 23, atau 26 itu akan kami satukan dalam satu SPT," ujar Direktur Transformasi Proses Bisnis (TPP) Ditjen Pajak Hantriono Joko Susilo di Badung, Rabu (31/7/2019). "Jadi wajib pajak hanya akan mengurusi satu SPT saja dan itu dibuat secara otomatis jadi sama prosesnya dengan pembuatan SPT saat ini," sambungnya.

Saat ini pelaporan SPT tahunan dilakulan terpisah untuk jenis pajak yang diatur. Oleh karena itu wajib pajak bisa beberapa kali melaporkan SPT-nya. Dengan unifikasi tersebut, diharapkan akan memudahkan wajib pajak melaporkan SPT-nya. Sebab pelaporan SPT bisa dilakulan sekali saja.

Sumber: Kompas.com

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur #konsultanpajakpontianak #konsultanpajak #konsultasipajak #neracaaccounting #neraca #pembukuan #perpajakan

Tak ada bisnis yang tak bertujuan untuk meraih keu

Tak ada bisnis yang tak bertujuan untuk meraih keuntungan, termasuk bila kita mencoba peruntungan dengan melakoni bisnis jastip.

Nah! Masalahnya, apakah usaha jastip atau jasa titip yang ingin—atau biasa—kita lakoni ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

Jangan lupa, bisnis yang terlihat mudah dan menguntungkan ini nyatanya mesti berurusan dengan pajak, lo. Terutama, bila kita melakukan bisnis jastip ketika liburan ke luar negeri.

Dari nilai basis pajak, kita harus membayar bea masuk senilai 7,5%, ditambah PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10%, dan PPh (pajak penghasilan) sebesar 10% untuk yang memiliki NPWP dan 20% untuk yang tidak punya NPWP.

Biaya-biaya ini, nantinya harus kita bayarkan langsung ke petugas bea cukai di bandara atau pelabuhan, menggunakan kartu pembayaran (debit/kredit) dan dibayarkan melalui mesin EDC.

Kenapa tak boleh memakai uang tunai?

Tentu, untuk menghindari kecurangan.

Nantinya, setelah kita sudah selesai membayar pajak atas barang-barang bawaan kita—yang khususnya untuk dijadikan barang “jualan” jastip—maka kita akan mendapat billing atau invoice sebagai bukti pembayaran.

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur #konsultanpajakpontianak #konsultanpajak #konsultasipajak #neracaaccounting #neraca #pembukuan #perpajakan

Diperbarui! 16 Jenis Dokumen yang Dipersamakan den

Diperbarui! 16 Jenis Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Dalam ketentuan terdahulu, DJP menyebutkan 14 jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Namun, dalam beleid baru, DJP menyampaikan ada 16 jenis dokumen.

Dari 14 dokumen dalam ketentuan terdahulu, ada 1 dokumen yang tidak muncul lagi di ketentuan baru, yakni Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bukan bahan bakar minyak.

Dalam ketentuan baru, ada 3 jenis dokumen yang belum ada di ketentuan terdahulu. Pertama, dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1).
Kedua, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean.
Ketiga, SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dan Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP atau invoice atau kontrak (untuk penyerahan JKP dan/atau BKP tidak berwujud). Sumber: DDTC

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur #konsultanpajakpontianak #konsultanpajak #konsultasipajak #neracaaccounting #neraca #pembukuan #perpajakan

Sri Mulyani Bakal Permak Proses Administrasi: Saya

Sri Mulyani Bakal Permak Proses Administrasi: Saya Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah Dari Beli Pulsa

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Sayangnya, tak semua masyarakat paham betul dan menyadari kewajiban membayar pajak mereka. Salah satu penyebabnya terkait prosedur administrasi yang bagi sebagian orang tidak bisa dibilang mudah. "Saya ingin membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa telepon. Kalau beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking harusnya bayar pajak lebih mudah lagi," kata Sri saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin (17/6)
"Karena orang beli pulsa butuh pulsanya, kalau pajak dia enggak tahu maka harus diberi kemudahan membayarnya," jelas Sri. "Terobosan dari sisi administrasi perpajakan, ini adalah 3 hal termasuk optimalisasi media digital, mobile tax unit kita perbaiki bisnis prosesnya, dan juga perbaikan dalam pembayaran pajak atau tax," ungkap Sri Mulyani. Sumber: WowKeren

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur
#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur #konsultanpajakpontianak #konsultanpajak #konsultasipajak #neracaaccounting #neraca #pembukuan #perpajakan

Pemerintah menaikkan batas harga jual hunian yang

Pemerintah menaikkan batas harga jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 20%. Kenaikan ini berlaku mulai 11 Juni 2019.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas PMK No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Dalam lampiran I PMK No.35/PMK.010/2017, otoritas membagi dua kelompok hunian yang dikenai PPnBM 20% berdasarkan ambang batas. Pertama, rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual Rp20 miliar atau lebih. Kedua,apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual Rp10 miliar atau lebih.

Sementara, dalam beleid terbaru, otoritas tidak membagi hunian mewah. Sesuai lampiran I PMK No.86/PMK.010/2019, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih dikenai PPnBM 20%. Sumber: DDTC

#pajak #pajakkitauntukkita #kawanpajak #pajakbertutur #pajakindonesia #ekonomi #akuntansi #melekpajak #bayarpajakkeren #bayarpajak #pajakuntukkita #informasipajak #taxrefund #taxseason #konsultanpajak #konsultasipajak #konsul #jujur #indonesiaadilmakmur

Tampilkan lebih banyak . . . Follow Instagram kami @tax.id

Made with by Ngetik.id
Copyright 2020 © Neraca Consulting